PEMBERDAYAAN
WILAYAH
DALAM
PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA
DI PAPUA
ninefivealpha
Berbagai macam isu menyangkut stabilitas
keamanan nasional timbul di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Salah satunya adalah konflik di Papua, dimana sebuah gerakan separatis
telah berkecamuk selama beberapa dekade. Dilihat dari
sejarahnya, Papua merupakan daerah konflik semenjak bergabung ke NKRI. Hasil
penelitian LIPI antara tahun 2004-2009, menyebutkan ada empat akar permasalahan
di Papua, yaitu: status politik integrasi Papua ke Indonesia, pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), pembangunan yang gagal, dan marjinalisasi. Permasalahan-permasalahan ini dapat
menjadi ancaman serius bila dijadikan sebagai isu utama oleh kelompok separatis
Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Disinilah perlunya suatu bentuk
rumusan sistem pertahanan negara (Sishanneg)[1] yang dapat diimplementasikan untuk menghadapi
ancaman disintegrasi Papua dari NKRI.
Tulisan ini akan
membahas perumusan Sishanneg, yaitu bagaimana pemberdayaan wilayah dalam penyelenggaraan
pertahanan negara (hanneg) dapat diimplementasikan secara komprehensif di
Papua. Tujuan penulisan ini adalah memberikan langkah-langkah guna meningkatkan
pemberdayaan wilayah dalam penyelenggaraan hanneg. Ruang lingkup tulisan ini
akan mencakup tiga pokok bahasan, yaitu (1) bagaimana meningkatkan pemberdayaan
wilayah dalam penyelenggaraan hanneg secara komprehensif sesuai dengan komitmen
NKRI; (2) bagaimana pemberdayaan wilayah hanneg yang diimplementasikan secara interrelationship; dan (3) bagaimana memberdayakan
wilayah hanneg dalam menghadapi situasi global terkait dengan pandangan
masyarakat internasional terhadap permasalahan di Papua.
Komitmen NKRI
Bertolak dari empat permasalahan yang ada di Papua, sudah menjadi
kewajiban bagi pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut sebagai
potensi ancaman bagi keselamatan dan kedaulatan NKRI. Keempat permasalahan tersebut
merupakan ancaman karena dapat dimanfaatkan aktor-aktor non-negara sebagai
titik-titik rawan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah,
dan keselamatan bangsa. Dalam Sishanneg pemberdayaan wilayah
pertahanan harus dapat dilaksanakan secara maksimal terutama bagaimana
memberdayakan masyarakat dengan memegang komitmen bersama untuk NKRI, sebagai
kekuatan pendukung untuk dapat menangkal setiap ancaman yang datang.
Saat
ini pemberdayaan wilayah di Papua masih banyak menemui kendala terkait dengan
bidang geografi , demografi, dan kondisi sosial. Dari segi geografi, Papua memiliki
wilayah yang cukup luas dan kontur medan yang pegunungan dibanding dengan
jumlah personel yang bertangung jawab untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah
di Papua masih belum optimal. Jadi, perlu adanya optimalisasi dalam
pemberdayaan wilayah di Papua secara komprehensif di hadapkan oleh faktor
geografis yang ada, yaitu dengan cara memaksimalkan pembinaan bidang geografis
melalui kegiatan seperti bhakti sosial sehingga wilayah tersebut dapat
digunakan sebagai wilayah pertahanan.
Dibidang
demografi, guna menciptakan kondisi yang kondusif di Papua, perlu adanya
komitmen bersama demi tegaknya NKRI dari semua elemen masyarakat, diantaranya
melalui peningkatan pembinaan wilayah pertahanan dengan jalan adanya komunikasi
sosial, dialog antar masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat
mengenai pentingnya pemberdayaan wilayah pertahanan negara khususnya yang ada
di Papua. Mengoptimalkan peran TNI dalam pemberdayaan teritorial diantaranya
pengawasan wilayah perbatasan baik darat, laut maupun udara yuridiksi nasional.
Untuk
meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan dengan melihat kondisi sosial yang
ada di Papua, TNI dapat berperan serta melalui satuan komando wilayah (Kowil)
TNI dengan pembinaan teritorial, pembinaan potensi maritim, dan pembinaan
potensi dirgantara. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan bersama-sama
instansi atau lembaga daerah, organisasi daerah, masyarakat Papua mengadakan
komunikasi sosial, pembinaan pemberdayaan wilayah, dan bhakti TNI agar terwujud
suatu ruang, juang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sesuai dengan komitmen
NKRI guna kepentingan sistem pertahanan semesta sehingga tetap terjaga keutuhan
dan kedaulatan NKRI.
Dalam
menyiapkan pemberdayaan wilayah pertahanan di Papua, agar lebih komprehensif
sesuai dengan komitmen NKRI. Diharapkan dengan cara interrelationship antar komponen dapat menumbuhkan kesadaran dalam
menangkal segala pengaruh dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Interrelationship
Dalam
penyelenggaraan hanneg perlu adanya peningkatan pembinaan wilayah pertahanan dengan
melibatkan semua komponen bangsa yang menyeluruh dan bersifat interrelationship. Komponen bangsa ini terdiri atas, institusi
militer, warga negara, lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan
sumber daya yang dapat mendukung penyelenggaraan hanneg. Koordinasi antar
komponen dapat dilaksanakan secara optimal guna menghindari terjadinya ketidaksepadanan
dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah sehingga terhindar dari
kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan gejolak perpecahan yang dapat
dimanfaatkan sebagai titik-titik rawan oleh pihak-pihak yang menginginkan
pemisahan dari NKRI.
Dengan
mengusung interrelationship sebagai
perpaduan antar semua komponen bangsa dalam mengoptimalisasi pemberdayaan
wilayah sebagai bagian dari penyelenggaraan hanneg, diharapkan memperoleh data
potensi wilayah yang tertuju pada kondisi geografi wilayah secara akurat agar
dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari komponen cadangan dan komponen pendukung
dalam implementasi hanneg secara universal. Dalam aplikasi di lapangan, data
ini dapat dijadikan acuan terkait dengan implementasi dari Sishanneg sehingga
memudahkan pendekatan secara psikologis untuk meningkatkan kesadaran bela
negara masyarakat dan menimbulkan rasa nasionalisme guna mencegah masuknya
ancaman baik dari dalam maupun luar negeri sehingga tercipta ketahanan nasional
yang tangguh.
Peran yang setara dari seluruh komponen
bangsa juga dapat dijadikan sebagai solusi guna meminimalisir kegagalan
pembangunan yang ada di Papua. Adanya perwujudan yang nyata dari kebijakan yang
terpadu antara pemerintah pusat dan daerah dapat pula sebagai jalan keluar
kegagalan pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Prinsip saling percaya
antar kelembagaan juga mendukung proses keberhasilan pembangunan itu sendiri.
Kerjasama antar institusi atau kelembagaan sebagai bagian dari pengelolaan
sumber daya nasional secara total, terpadu, terarah,
dan berlanjut. Dengan kondisi yang dinamis dapat mewujudkan suatu kekuatan yang
dapat menjadi pondasi dalam menegakkan dan mempertahankan kedaulatan dan
keutuhan NKRI, sehingga ancaman disintegrasi Papua dari NKRI tidak dapat
diwujudkan.
Dalam
implementasi di lapangan paradigma interrelationship
antar komponen bangsa harus didukung dan di tauladani oleh setiap pemimpin
atau pembuat kebijakan terutama dalam pemberdayaan wilayah. Ketauladanan
tersebut dapat diaplikasikan dengan mewujudkan kemampuan dalam memberantas
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), juga ketauladanan dalam melestarikan
nilai-nilai luhur dalam mencintai kebudayaan sendiri sebagai penjabaran dari
cinta tanah air. Dengan mencintai tanah air sendiri dapat mencegah masuknya
kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang dapat
berguna dalam peningkatan pembangunan ketahanan nasional secara terarah dan
terpadu yang melibatkan seluruh komponen bangsa.
Kerjasama Pertahanan
Sejalan
dengan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan sebagai bagian dari penerapan
Sishanneg yang dilaksanakan secara interrelationship
oleh semua komponen bangsa, diperlukan perhatian khusus terhadap tinjauan
negara lain atau internasional yang berperanserta aktif baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah air.
Keberadaan pihak asing atau internasional sebagai bagian dari implementasi
penyelenggaraan Sishanneg perlu mendapat tempat khusus dalam upaya meningkatan
pemberdayaan wilayah, khususnya di Papua.
Papua
merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang banyak mendapat sorotan oleh
dunia internasional, baik dalam permasalahan pelaksanaan dalam konteks keamanan
nasional yang menyangkut pelanggaran HAM maupun dalam pengelolaan Sumber Daya
Alam (SDA) yang melibatkan pihak asing dalam mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia.
Olah karena itu, dalam pelaksanaan pemberdayaan wilayah di Papua sebagai bagian
dari penyelenggaraan hanneg perlu melihat situasi dan kondisi kawasan baik
regional maupun secara global khususnya di wilayah Asia Pasifik. Dalam
menghadapi ancaman berkaitan dengan status politik integrasi politik Papua ke
Indonesia harus disikapi dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah
dengan memperkuat penataan sistem politik dalam negeri yang dapat memberikan
stabilitas politik dalam negeri yang dinamis sehingga menimbulkan efek
penangkal yang tinggi. Pendekatan yang kedua adalah
pendekatan keluar yang diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya
diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam
membangun kerja sama dan saling percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi
untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antarnegara, yang dimulai dari
tataran internal, regional, supraregional, hingga global[2].
Melihat indikasi keterlibatan
internasional dalam pelaksanaan hanneg, perlu suatu kerjasama pertahanan yang
meliputi negara-negara kawasan Asia Pasifik terkait dengan dinamika geopolitik
dan geostrtegi yang diusung oleh masing-masing negara tersebut. Dengan
kerjasama pertahanan secara interrelationship
sesuai dengan kapasitas kepentingan nasional Indonesia, diharapkan memperoleh
dampak yang positif terhadap pemberdayaan wilayah dengan memantapkan wawasan
nusantara dan ketahanan nasional.
Kerjasama Pertahanan yang
dilaksanakan haruslah memiliki manfaat positif terhadap penyelenggaraan hanneg
sesuai dengan konsep yang diusung oleh Indonesia. Selain itu, manfaat lain juga
harus dapat mengubah pandangan dunia internasional terhadap permasalahan yang
ada di wilayah NKRI khususnya permasalahan di Papua. Dialog internasional yang
sering diadakan baik di dalam dan di luar negeri dapat memberikan kontribusi
yang positif terhadap pemberdayaan wilayah untuk ketahanan nasional demi
keutuhan bangsa dan kedaulatan NKRI.
Kegagalan-kegalan masa lalu Bangsa Indonesia
dalam menghadapi tekanan dunia internasional menjadi pelajaran tersendiri untuk
dijadikan pedoman dalam mengambil langkah di masa depan. Perlunya suatu
hubungan baik antar negara baik di kawasan regional maupun global dapat
ditingkatkan dengan melaksanakan kerjasama pertahanan secara aktif. Peran serta aktif lembaga-lembaga yang terlibat
sebagai pengambil keputusan harus dilaksanakan secara interrelationship dalam mengambil langkah-langkah dalam
optimalisasi pemberdayaan wilayah sebagai bagian dari pelaksanaan hanneg, hal ini perlu dilakukan sebagai wujud
komitmen antar negara dalam menjaga keamanan bersama dalam lingkungan
strategis.
Demikian pembahasan dalam tulisan ini guna meningkatkan
pemberdayaan wilayah sebagai bagian dari implementasi penyelenggaraan hanneg. Melalui
pembahasan ini dapat diambil beberapa intisari sebagai berikut; (1) Pemberdayaan
wilayah khususnya di Papua harus dilaksanakan melalui hasil penelitian sehingga
kebijakan terhadap Papua tidak menimbulkan permasalahan baru; (2) Penyelengaraan hanneg perlu
mempertimbangkan aspek keamanan dan politik di lingkungan internal, regional
dan global karena dapat mempengaruhi keputusan politis dalam menghadapi
permasalahan di Papua; (3) Untuk meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan
harus seiring dengan pembinaan dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) guna mewujudkan
interrelationship antar instansi yang
dikembangkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan ancaman yang dihadapi.
Daftar Pustaka
Buzzan, Barry. (2009). People,
States & Fear. London: EPCR Press.
Dephan RI. (2007). Doktrin Pertahanan Negara. Jakarta:
Dephan RI.
Dephan RI. (2007). Strategi Pertahanan Negara. Jakarta:
Dephan RI.
Dephan RI. (2008). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Jakarta:
Dephan RI.
Elisabeth, Adriana dan Muridan S.
Widjojo. (2004). Pemetaan Peran &
Kepentingan Para Aktor dalam Konflik di Papua. Jakarta: LIPI.
Elisabeth, Adriana dan Muridan S.
Widjojo. (2009). Papua Road Map.
Jakarta: LIPI.
Hakim, Chappy. (2011). Pertahanan Indonesia Angkatan Perang Negara
Kepulauan. Jakarta: Red and White Publishing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar